PEMERINTAHAN DESA DAN BUDAYA LOKAL DI ERA OTONOMI DAERAH

 

Oleh

 

HERI & ACHDIJAT SULAEMAN

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Al-Ghifari

Email: achief1984@gmail.com / sachdijat@yahoo.co.id

 

 

Abstrak

Perubahan budaya lokal dan sosial akibat revolusi informasi ini tidak dapat dielakkan.Masyarakat perkotaan yang memiliki akses terhadap informasi merupakan kelompok masyarakat yang langsung terkena pengaruh budaya global. Akses informasi dapat diperoleh melalui media massa cetak maupun elektronik, internet, dan telepon. Masyarakat perkotaan dipengaruhi terutama melalui reproduksi ’meme’ yang dilakukan oleh media massa. Dalam konteks desa, definisi umum tata pemerintahan desa adalah tradisi dan institusi yang menjalankan kekuasaan di dalam suatu pemerintahan desa (Pemerintah Desa dan BPD), termasuk (1) proses pemerintahan desa dipilih, dipantau, dan digantikan, (2) kapasitas pemerintahan desa untuk memformulasikan dan melaksanakan kebijakan secara efektif, dan (3) pengakuan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan terhadap institusi yang mengatur interaksi antara mereka.Desa merupakan elemen pemerintahan yang mampu mewujudkan kondisi eksis budaya lokal dalam tatanan tata kelola pemerintahan yang baik.Untuk itu, sentra pembangunan budaya lokal alangkah lebih baik apabila sentral pembangunan tersebut dipusatkan di desa-desa, tentunya dengan anggaran yang memadai.

 

Kata Kunci: desa, budaya lokal, tata kelola pemerintahan

 

Abstract

Local culture and social change as a result of the information revolution is not inevitable. Urban communities have access to information are the ones directly affected by the influence of global culture. Access to information can be obtained via the print and electronic mass media, internet, and telephone. Urban communities affected mainly through reproduction 'meme' performed by the mass media. In the context of the village, a common definition village governance are the traditions and institutions that exercise power in a government of the village (the village authorities and BPD), including (1) the village administration selected, monitored and replaced, (2) the capacity of the village administration to formulate and implement effective policies, and (3) the recognition of the community and all stakeholders for the institutions that govern the interactions between them. The village is an element of government that is able to realize the condition of the local culture to exist in order that good governance. To that end, the center of local cultural development would be better if the central development concentrated in villages, of course, with an adequate budget.

 

Keywords: village, local culture, governance


EFEKTIVITAS PELAYANAN PRIMA DENGAN PELAYANAN SATU ATAP

Oleh:

DEDEN SUHENDAR
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Al-Ghifari
Email: deden_suhendar321@yahoo.co.id

Abstrak

Proses reformasi di Indonesia menciptakan perubahan dalam sistem pemerintahan. Proses desentralisasi membuat pemerintah daerah memiliki otonomi. Tujuan dari kebijakan desentralisasi adalah optimalisasi fungsi pemerintah daerah. Hal itu memiliki relevansi dengan kebutuhan masyarakat. Optimalisasi meliputi regulasi, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Realitas hasil implementasi kebijakan desentralisasi belum menciptakan perubahan yang signifikan terhadap fungsi pemerintah daerah, khususnya pada pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik belum setara dengan peningkatan pada pendapatan pemerintah daerah. Penerapan pelayanan satu atap yang dilaksanakan pada sektor layanan kebutuhan publik belum seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Prosedur dan mekanisme pelayanan publik juga belum disosialisasikan dengan baik.

Kata Kunci: Desentralisasi, kualitas pelayanan publik.

Abstract
The reform process in Indonesia to create change in the government system. The process of decentralization, local governments have autonomy. The goal of the decentralization policy is to optimize the function of local government. It has no relevance to the needs of the community. Optimization includes regulation, public services, and community empowerment. The reality of the results of the implementation of the decentralization policy has not created significant changes in the functions of local government, especially in the public service. Improving the quality of public services is not equivalent to an increase in local government revenues. The implementation of one-stop service that is implemented in the public service sector needs were not as expected by the public. Procedures and mechanisms for public services has not been socialized properly.

Keywords: Decentralization, the quality of public services


INVASIAMERIKA SERIKAT TERHADAP LIBYA

Oleh

TOM FINALDIN
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Al-Ghifari
Email: mangkusantara@yahoo.com

Abstrak
Tulisan ini bertujuan untuk menguji sejauh mana penyerangan (invasi) yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Libya dengan alasan mewujudkan demokrasi dan melindungi hak-hak sipil rakyat Libya dari kekejaman Khadafi serta memahami keuntungan-keuntungan yang didapat AS dari penyerangan tersebut.Di dalam tulisan ini ditunjukkan bahwa alasan Amerika Serikat sebenarnya menyerang pemerintahan Khadafi adalah bukan untuk melindungi warga sipil dari kekejaman khadafi dan menegakkan demokrasi; kalaupun tercipta sistem politik demokrasi, AS masih tetap memiliki kesempatan mendapatkan keuntungan di Libya; tewasnya Khadafi membuat rakyat Libya ikut terbebas dari kekerasan Khadafi; keuntungan yang didapatkan Amerika Serikat pascaperang adalah perusahaan-perusahaan miliknya masih tetap aman beroperasi di Libya.Invasi AS bersama Nato terhadap Libya merupakan suatu bentuk dari hubungan internasional yang berjalan secara negatif karena dalam kondisi berseteru dan terlibat dalam perang. AS pun bukan hanya dengan Nato melakukan penyerangan terhadap Libya, melainkan pula dengan kelompok-kelompok di dalam negeri Libya sendiri yang menganggap bahwa Libya akan lebih maju jika Khadafi jatuh. Akan tetapi, dalam kenyataannya Libya justru tidak kunjung aman, bahkan semakin menderita karena panjangnya perseteruan di dalam negeri sendiri sebagai akibat dari penyerangan AS. Oleh sebab itu, penulis menyarankan bukan hanya untuk Libya melainkan juga untuk setiap bangsa di dunia bahwa untuk mendapatkan manfaat dan tidak dirugikan dalam setiap hubungan internasional, diperlukan penelitian sebelum melangsungkan hubungan internasional; konsolidasi setiap elemen bangsa; tidak menggantungkan diri kepada bangsa lain; tidak membangga-banggakan perilaku dan pemikiran bangsa-bangsa lain.

Kata Kunci: invasi, demokratisasi, konsolidasi
Abstract
This paper aims to examine the extent of the attack (the invasion) made the United States against Libya on the grounds realize democracy and protect the civil rights of the Libyan people from Gaddafi atrocities and understand the benefits that the US obtained from the attack. In this paper indicated that the reason the United States is actually attacking Gaddafi government is not to protect civilians from Gaddafi atrocities and democracy; if created a democratic political system, the US still has the opportunity to benefit in Libya; Gaddafi's death makes the Libyan people participate free of violence Gaddafi; the gains of the postwar United States are owned firms still safe to operate in Libya. The US invasion along with Nato against Libya is a form of international relations which runs negatively because of the hostile conditions and are involved in the war. The US was not just the Nato attacks on Libya, but also with groups in the country Libya itself which considers that Libya would be more advanced if Gaddafi falls. However, in reality it does not go safe Libya, and even more suffer because of the long feud in their own country as a result of the US attack. Therefore, the authors suggest not only to Libya but also to every nation in the world that in order to benefit and not harmed in any international relations, research is needed before establish international relations; consolidation of each element of the nation; do not rely on other nations; do not boast of behavior and thinking of other nations.

Keywords: invasion, democratization, consolidation


PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKANTERHADAP KINERJA PELAYANANAN PUBLIK

RUDDY HARYADI
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Al-Ghifari Bandung
email: ruddyhrd67@gmail.com


Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan terhadap kinerja pelayanan publik pada Pemerintah Kota Bandung, berdasarkan Peraturan Walikota Bandung nomor 1352 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah untuk pelayanan informasi terhadap publik. Metode penelitian menggunakan metode deskriftif kualitatif. Sampel penelitian sebanyak 41 orang dengan menggunakan teknik sensus. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi, kuesioner dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik. Implementasi kebijakan telah dilaksanakan berdasarkan dimensi-dimensi implementasi kebijakan serta standar kerja yang jelas dari Pemerintah Kota Bandung, namun secara operasional belum sepenuhnya berjalan denga efektif, sehingga berimplikasi pada kinerja pelayanan publik. Mengingat implementasi kebijakan telah memberikan pengaruh besar terhadap kinerja pelayanan publik, maka Pemerintah Kota Bandung sebaiknya memberikan perhatian yang serius terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan, sehingga diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Abstract

This study aims to determine the implementation of policies on the performance of public services in the City of Bandung, Bandung Mayor Regulation 1352 number 2014 on Guidelines for the Management of Information Services in order to improve the performance of government services to the public information. The research method uses descriptive qualitative method. The research sample as many as 41 people using census techniques. Data collection techniques using documentation , questionnaire and interview. The data analysis technique used in this study is a statistical analysis. Implementation of policies have been implemented based on the dimensions of policy implementation and a clear work standards of the Government of Bandung, but operationally premises have not been fully effective, so the implications for the performance of public services. Given the implementation of the policy has a major impact on the performance of public services, the Bandung City Government should give serious attention to the implementation of policy implementation, which is expected to boost the performance of public services in the city government of Bandung.

 


URGENSITAS ANGGARAN RESPONSIF GENDER

Oleh:

DINA
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Al-Ghifari
Email: dina_shusein@yahoo.com


Abstrak
Komitmen Indonesia untuk menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan tampak setelah diratifikasinya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau yang disebut dengan Konvensi CEDAW (Convention On The Elimination of All Forms Discrimination Against Women) melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984. Diratifikasinya konvensi di atas, maka prinsip nondiskriminasi menjadi landasan aksi pemerintah dalam merancang kebijakan, program dan pelayanan publik. Gender budget atau bisa juga disebut Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah salah satu metodologi feminis dalam hal kebijakan anggaran yang diterapkan agar pemerintah di sebuah negara berkonsentrasi membantu kelompok yang kekurangan (kelompok perempuan) dan menyediakan tempat untuk mereka. Pertama kali diperkenalkan pada tahun 1985 di South Australia dengan istilah women’s budget.

Kata Kunci: diskriminasi, anggaran responsive gender

Abstract
Indonesia's commitment to eliminate discrimination against women looked after the ratification of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women or the so-called CEDAW (Convention On The Elimination of All Forms Discrimination Against Women) through Act No. 7 of 1984. The ratification of the above, then the principle of non-discrimination form the basis of government action in designing policies, programs and public services. Gender budget or it could be called the Gender Responsive Budgeting (ARG) is one feminist methodology in terms of budget policy that is applied to the government in a country that lacked concentrate help groups (women's groups) and providing a place for them. First introduced in 1985 in South Australia in terms of women's budget.

Keywords: discrimination, gender responsive budgets

 1 2 3 4 5 6 >