KAJIAN ATAS PENGARUH PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH

Oleh:
DEDDY SUHARDI
DosenFakultasIlmuAdministrasiUniversitasSubang
Email: asawkm@gmail.com

Abstrak

Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antar Daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya. Dana perimbangan keuangan ini memenuhi porsi yang sangat besar antara 80% - 90% dari APBD sebagai pembiayaan penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam pelaksanaannya hampir 60% -75% bahkan sampai ada yang 80% lebih digunakan untuk belanja pegawai, tanpa dibarengi dengan kualitas atau kompetensi pegawainya; sehingga untuk belanja pembangunan atau untuk pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menyejahterakan masyarakat hanya 40% -25% bahkan mungkin riilnya dibawah 25%. Kondisi tersebut tampaknya menjadi tidak begitu besar pengaruh dari dana perimbangan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan didaerah, ditambah pula dengan kompetensi atau kemampuan pengelolaan keuangan yang belum dapat memamfaatkan dana tersebut secara optimum; sehingga mengakibatkan pula dana perimbangan tersebut tidak proporsional dengan urusan kewenangan yang diterima oleh daerah otonom. Hal ini dapat dilihat dari porsi dana perimbangan keuangan non belanja pegawai dibandingkan dengan total APBD; dari 42 urusan, 33 urusan memperoleh dibawah 0,5%, 4 urusan memperoleh1%-2%, 3 urusan memperoleh 2%-3%, 1 urusan (pendidikan) memperoleh 5, 47% dan yang cukup besar 11,31% urusan fasilitas umum (Pekerjaan Umum). Jadi rata-rata memperoleh dana sangat sangat kecil sekali, kiranya bisa kita bayangkan bagaimana pelayanan kepada masyarakat melalui urusan-urusan yang diserahkan tersebut akan dapat terlaksana dengan baik.

Kata kunci: Dana Perimbangan Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah, penyelenggaraan pemerintah daerah (melalui urusan-urusan yang diserahkan)

 

Abstract

Financial Balance Central Government and Local Government is a system of government financing within the framework of a unitary state, which includes financial sharing between the Central Government and the Regions and equity between regions proportionally, democratic, fair and transparent with regard to the potential, conditions and needs of the region, in line with obligations and the distribution of authority as well as the procedure for the organization of such authority, including financial management and supervision. Financial balance meets a very large portion of between 80% - 90% of the budget as the financing of regional autonomy. In the implementation of nearly 60% -75% even until there are 80% more used for personnel expenditure, without coupled with the quality or competence of its employees; so for shopping development or for services to the community in order to improve the life of society is only 40% -25% real maybe even below 25%. The condition seems to be not so much influence on the balance of funds in the implementation of the governance area, coupled with the competence or the ability of the financial management of these funds have not been able to capitalize upon its optimum; resulting in the balance of the funds is not proportionate to the affairs of the authority received by the autonomous region. It can be seen from the portion of non-financial balance personnel expenditures compared to the total budget; 42 affairs, 33 affair gained under 0.5%, 4 affairs memperoleh1% -2%, 3 affairs gained 2% -3%, 1 affairs (education) earn 5, 47% and 11.31% sizable business facilities public (Public Works). So on average, funds are very small, presumably we can imagine how the public service through the affairs that are submitted will be done well.

Keywords: Fund Balance The central government and local government, the organization of local authorities (through the affairs submitted)


PARADIGMA NEW PUBLIK MANAGEMENT DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE BERLANDASKAN DEMOKRATISASI DAN DESENTRALISASI DI INDONESIA

Oleh:
MUHAMMAD RIDWAN CAESAR

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Al-Ghifari
email: reedone.caesar87@gmail.com


Abstrak

Keberhasilan New Public Management (NPM) di negara-negara maju, mengakibatkan terjadinya promosi secara terus-menerus doktrin-doktrin NPM di negara-negara berkembang, sehingga menghasilkan reformasi administrasi yang terjadi secara besar-besaran di negara berkembang khusunya di Indonesia. Doktrin privatisasi, mengalihkan bentuk pelayanan yang selama ini ditangani oleh pemerintah dipindahkan ke tangan agen-agen swasta. Doktrin debirokratisasi, diyakini memiliki keunggulan karena lebih menjanjikan peningkatan kinerja dibandingkan dengan doktrin administrasi publik klasik. Pemerintah Indonesia mulai mengenal Reinventing Government sejak akhir tahun 1990-an. Implementasi yang paling nyata adalah pemberlakuan sistem pemerintahan yang desentralistis melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Kata Kunci: Reformasi Administrasi (NPM), Good Governance, Demokratisasi, Desentralisasi


MEWUJUDKAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH PEMULA DENGAN GERAKAN SEJUTA RELAWAN PENGAWAS PEMILU

MUHAMMAD DAUD YUSUF
Dosen FISIP Universitas Al-Ghifari
Email: unfari.bdg@gmail.com

Abstrak


Istilah politik berasal dari istilah yunani Polis yang artinya kota atau Negara (satate) yang kemudian muncul kata polities yang artinya warga Negara dan kata politiko’s yang artinya kewarganegaraan. Politik adalah seni tentang kenegaraan yang dijabarkan dalam praktek di lapangan, sehingga dapat dijelaskan tenatng bagaimana hubungan antar manusia (warga) yang tinggal di suatu tempat (wilayah) yang meskipun memiliki perbedaan pendapat dan kepentingannya, tetap mengakui adanya kepentingan bersama untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya. Penyelenggaraan kekuasaan Negara dipercayakan kepada suatu badan/lembaga yaitu pemerintah

Kata Kunci: pendidikan politik, pemilih pemula , relawan pengawas pemilu


ANALISIS PELAKSANAAN INTERNAL PUBLIC RELATIONS
DI KOPERASI PERSADA MADANI BANDUNG

IWAN ARDIANSYAH & YUNITA FAJRI NURHIDAYATI
Dosen FE Universitas Al-Ghifari & Alumni STIE Kridatama Bandung
Email: unfari.bdg@gmail.com

Abstrak
         Penelitian mengenai Analisis Pelaksanaan Internal Public Relations di Koperasi Persada Madani Kota Bandung dilatarbelakangi oleh kurang optimalnya pelaksanaan Public Internal Relation. Landasan teori ini menggunakan teori Laksamana (2010) yang terdiri dari dimensi media verbal, printed media channel, audio visual, e-media, mixed media. Teknik pengumpulan data melalui Depth Interview, Studi Pustaka/Dokumentasi dan Observasi. Teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik analisis data yang bersifat induktif sedangkan untuk metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif. Peneliti memberikan simpulan bahwa pelaksanaan internal public relations di Koperasi Persada Madani Kota Bandung, telah dijalankan berdasarkan dimensi-dimensi internal public relations secara efektif dan optimal, sehingga mendukung pencapaian visi dan misi Koperasi Persada Madani Kota Bandung. Pelaksanaan internal public relations yang sudah berjalan efektif dan optimal agar senantiasa dipertahankan, bahkan apabila memungkinkan terus ditingkatkan sehingga pencapaian visi dan misi Koperasi Persada Madani dapat lebih efektif dan optimal yang berimbas pada peningkatan kesejahteraan pengurus dan anggota.

Kata Kunci: Internal Public Relations, Koperasi


ANALISIS PENGEMBANGAN ORGANISASI KOPERASI PASAR DI KOTA BANDUNG

HERI & IMAN TOHIDIN
Dosen FISIP Universitas Al-Ghifari & Alumni Pascasarjana Unpas
Email: achief1984@gmail.com

 

Abstrak

          Rendahnya pengembangan organisasi koperasi pasar di Kota Bandung yang diduga dikarenakan implementasi kebijakan perkoperasian belum dijalankan sebagaimana mestinya menjadi dugaan awal penelitian ini dilakukan. Indikasi tersebut diantaranya adalah belum optimalnya sistem penghargaan kepada pengurus, pengawas, serta badan hukum koperasi pasar, serta adanya perilaku pimpinan dan anggota koperasi pasar yang merugikan aktivitas koperasi pasar itu sendiri. Untuk itu, hendaknya dilibatkan peran perguruan tinggi dalam perumusan pengembangan organisasi koperasi pasar serta secara praktis terkait dengan perilaku pengurus dan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung, sehingga perlu dibuat model pengembangan organisasi koperasi pasar yang melibatkan dua elemen tersebut.

Keyword: implementasi kebijakan, pengembangan organisasi, koperasi pasar

 < 1 2 3 4 5 6 >