PERANAN AGAMA DALAM ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK

(MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA YANG RELIGIUS)

 

MUHAMMAD RIDWAN CAESAR & MOCHAMAD ZAKARIA

Dosen FISIP Universitas Al-Ghifari

Email: reedone.caesar87@gmail.com / zakariamoch97@yahoo.com

 

        Agama memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pengakuan akan kedudukan dan peran penting agama ini tercermin dari penetapan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama falsafah negara Pancasila, yang juga dipahami sebagai sila yang menjiwai sila-sila Pancasila lainnya. Oleh sebab itu, pembangunan agama bukan hanya merupakan bagian integral pembangunan nasional, melainkan juga bagian yang seharusnya melandasi dan menjiwai keseluruhan arah dan tujuan pembangunan nasional, yang untuk periode 2005-2025 mengarah pada upaya untuk mewujudkan visi “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur.” Selain memiliki posisi yang sangat penting, agama juga menempati posisi yang unik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini tercermin dalam suatu rumusan terkenal tentang hubungan antara agama dan negara di Indonesia bahwa “Indonesia bukanlah negara teokratis, tetapi bukan pula negara sekular.” Rumusan ini berarti tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara tidak didasarkan pada satu paham atau keyakinan agama tertentu, namun nilai-nilai keluhuran, keutamaan dan kebaikan yang terkandung dalam agama-agama diakui sebagai sumber dan landasan spiritual, moral dan etik bagi kehidupan bangsa dan negara.

 

Keyword: Agama, Etika, Sumber Daya Manusia


        Penyediaan pelayanan publik di Indonesia belum mampu memenuhi permintaan dan harapan warga masyarakat. Kondisi ini menyiratkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah selama ini masih harus ditingkatkan. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya di berbagai sektor untuk meningkatkan  pelayanan kepada masyarakat tetapi hingga saat ini masyarakat masih belum puas dengan pelayanan pemerintah. Untuk memperbaiki  pelayanan publik yang buruk, pemerintah berupaya  memberikan ruang dan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pelayanan publik. Banyak potensi masyarakat yang dapat diberdayakan untuk memperkuat kapasitas pemerintah dalam pelayanan publik. Masyarakat dilibatkan mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan pelayanan sampai pemanfaatan payanan publik yang diselenggarakan. Dengan demikian, penyediaan pelayanan publik dalam masyarakat di Indonesia saat ini  membutuhkan kolaborasi antara pemerintahdan dengan masyarakat.


           Kontrol sosial  merupakan sebuah hal yang sangat penting untuk dilakukan dalam pembangunan perkotaan baik dalam perencanaan, implememntasi dan evaluasi yang berkaitan dngan pembangunan perkotaan misalanya pembangunan Rencana Tata Ruang Tata Kota. Konsep kontrol sosial secara umum bisa dijelaskan jika masyarakat bisa supervisi pilihan politik dari kebijakan publik. Dengan kata lain, masyarakat teribat didalam proses politik dari pilihan kebijakan politik. Peran kontrol sosial dalam pembangunan tata ruang perkotaan di Kota Bandung memang sangat dibutuhkan, hal ini dikarenakan bergesernya paradigma pemeintah yang berbasis goverment-centered menjadi people-centered.

 < 1 2 3 4 5 6