KEBIJAKAN DESENTRALISASI

 

Oleh: Mochamad Zakaria[1]

 

 

ABSTRAK

 

Pengejawantahan desentralisasi adalah otonomi daerah dan daerah otonom. Baik dalam definisi daerah otonom maupun otonomi daerah mengandung elemen wewenang mengatur dan mengurus. Wewenang mengatur dan mengurus merupakan substansi daerah otonomi yang diselenggarakan secara konseptual oleh Pemerintah Daerah.

Secara konseptual dan empirik di berbagai negara, kata local dalam kaitannya dengan local government dan local autonomy tidak dicerna sebagai daerah, tetapi merupakan masyarakat setempat. Urusan dan kepentingan yang menjadi perhatian local government dan tercakup dalam \ocal autonomy bersifat locality. Basis politiknya adalah lokalitas dan bukan bangsa.

 


IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PADA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

KABUPATEN BANDUNG

 

ACHDIJAT SULAEMAN1 & ASEP SAHRUDIN2

1Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Al-Ghifari

2 Alumni FISIP Universitas Al-Ghifari

Email: achdijat123@gmail.com / fisip_alghifari@yahoo.co.id

 

Abstrak

          Salah satu pajak yang telah diserahkan kepada daerah adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau yang disingkat dengan BPHTB, diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu dengan UU No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangun. Pajak BPHTB di Kabupaten Bandung diatur melalui Peraturan Bupati Bandung Nomor 9 tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Bandung. Implementasi kebijakan BPHTB di Kabupaten Bandung telah dijalankan sebagaimana mestinya. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa dimensi yang belum dijalankan sebagaimana mestinya, yakni dimensi sumber daya dan struktur birokrasi. Hambatan-hambatan yang muncul diantaranya hambatan kualitas sumber daya, minimnya dukungan sarana dan prasaran, sistem perencanaan yang belum matang, serta aspek-aspek lainnya. Usaha yang dilakukan diantaranya dengan melakukan analisis kekuatan dan kelemahan DPPK melalui analisis SWOT.

 

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pajak BPHTB


ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN

BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL PERIODE 2008-2012

(Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Mandiri)

 

Iwan Ardiansyah1 dan Amrurizhal Aryya2

1Dosen FE Universitas Al-Ghifari

2 Alumni FE Universitas Widyatama

Email: iwanardiansyah8054@yahoo.com

 

Abstrak

        Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting di dalam perekonomian suatu negara sebagai suatu lembaga perantara keuangan. Bank konvensional dan bank syariah mempunyai persamaan dan perbedaan yaitu terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan. Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan konvensional dengan syariah adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan/atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Sebagai salah satu lembaga keuangan, bank perlu menjaga kinerjanya agar dapat beroperasi secara optimal. Terlebih lagi bank syariah harus bersaing dengan bank konvensional yang dominan dan telah berkembang pesat di Indonesia. Persaingan yang semakin tajam ini harus dibarengi dengan manajemen yang baik untuk bisa bertahan di industri perbankan. Salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh bank untuk bisa terus bartahan hidup adalah kinerja (kondisi keuangan) bank. Oleh karena itu penelitian dengan judul Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional Periode 2008-2012 (Study Kasus pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Mandiri) telah peneliti coba ungkap melalui hasil penelitian ini.

 

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Bank Konvensional, Bank Syariah


PERENCANAAN STRATEGIS PENANGGULANGAN KEMACETAN

DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA BANDUNG

 

HERI

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Al-Ghifari, Bandung

Email: achief1984@gmail.com

 

Abstrak

       Konsepsi Perencanaan strategis dalam mendukung pembangunan daerah Kota Bandung di bidang transportasi perkotaan diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung. Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mempunyai visi terwujudnya sistem transportasi kota yang lebih baik untuk mendukung Kota Bandung sebagai Kota jasa yang bermartabat. Perencanaan strategis tentang transportasi perlu didukung oleh pelaksanaan fungsi-fungsi manajamen yang baik, sehingga kebijakan yang dilaksanakan oleh para pelaksana dapat berjalan dengan optimal. strategi yang dipakai oleh Dinas Perhubungan antara lain pengendalian 5 aspek penyebab kemacetan, mengoperasikan angkutan umum massal, meningkatkan sarana dan prasarana pengujian, pembangunan dan pemeliharaan terminal/sub Terminal yang layak dan memadai, juga melengkapi fasilitas perlengkapan jalan, serta mengirimkan aparat Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk mengikuti beberapa Diklat baik Teknis maupun non Teknis, juga melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur dan kantor yang memadai.

 

Keyword: Perencanaan Strategis, Pembangunan Daerah 


PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

(Sebuah Tinjauan Teoretis)

 

AI SITI FARIDA

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Al-Ghifari, Bandung

Email: aisitifaridaz@ymail.com

 

Abstrak

          Sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah, juga melahirkan kewenangan daerah untuk mengelola keuangan daerah sendiri yang implementasinya diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Indonesia memasuki Era Otonomi Daerah dengan diterapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 (kamudian menjadi  UU No.32 Tahun 2004) tentang  Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 (kemudian menjadi UU No.33 Tahun 2004) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam UU No.32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur  semua urusan  pemerintahan  di luar urusan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Selain itu juga dilaksanakan pula dengan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

 

Keyword: Otonomi Daerah, Keuangan Daerah

 < 1 2 3 4 5 6 >