PERANAN KEPEMIMPINAN

DALAM MENINGKATKAN PERFORMANCE

 

Oleh: Suherman[1]

 

Abstrak

Telah diketahui bahwa kepemimpinan (leadership) merupakan inti dari pada manajemen karena kepemimpinan merupakan motor penggerak bagi sumber-sumber dan alat-alat, manusia dan alat-alat lainnya, dalam suatu organisasi. Demikian pentinnya peranan kepemimpinan  dalam usaha mencapai tujuan suatu organisasi sehingga dapat dikatakan bahwa sukses atau kegagalan  yang dialami oleh orang-orang yang diserahi tugas memimpin dalam organisasi itu. Sukses tidaknya seorang pemimpin dalam  melakasanakan  tugas kepemimpinannya, ditentukan oleh keahliannya menggerakkan orang lain untuk bekerja dengan baik (managerial skills), sehingga dapat meningkatkan kinerja/performance bagi pegawai dalam suatu organisasi atau atau instansi, oleh Karena itu seorang pemimpin perlu memahami

 

[1] Suherman, Drs. M.Si., adalah Dosen dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Banjar


PERBANDINGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

ANTAR KOTA LINTAS NEGARA (SISTER CITY)

DI PEMERINTAHAN KOTA BANDUNG

 

Oleh: Jojo Juhaeni[1]

 

ABSTRAK

 

Tugas pokok Bagian Pemerintahan Umum adalah melaksanakan sebagian tugas Asisten Pemerintahan di Pemerintahan Umum. Fungsi dari Bagian Pemerintahan Umum adalah perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan monitoring terhadap program dan penyelenggaraan bina kecamatan dan kelurahan, hubungan antar lembaga serta tata pemerintahan dan otonomi daerah. Bagian Pemerintahan Umum mempunyai program kerja yaitu dana hibah RW, perumusan Raperda pembentukan RT dan RW, perumusan Raperwal pelimpahan kewenangan, penyusunan LPPD, dan penyusunan evaluasi otonomi daerah. Bandung memiliki 30 kecamatan dan 151 kelurahan. Bandung memiliki lima kerjasama sister city (mitra kota) dengan kota Braunschweig (Jerman), Fort Worth (Texas AS), Suwon (Korea), Yinkou dan Liuzhou (China).

Kota Bandung mengadakan hubungan kerjasama bilateral dalam bentuk sister city sejak tahun 1960 dengan kota Braunschweig - RFJ, sehingga menjadi  kota pertama sekaligus terlama dalam penyelenggaraan program sister city atau mitra kota di Indonesia.Seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi, kota Bandung telah memperluas jalinan hubungan kerjasama dengan kota - kota lain di luar negeri, seperti kota Fort Worth - Texas, USA, kota Suwon, Republik Korea (Korea Selatan) dan kota Yingkou, kota Liuzhou, RRC,  dengan maksud untuk saling mengisi dalam berbagai bidang kegiatan dan juga untuk menjaga dan memelihara hubungan baik antar pemerintah.

 

[1] Jojo Juhaeni,Drs.,MM., adalah Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor - Sumedang


PEMIMPIN SEBAGAI MEDIATOR:

Menengahi Konflik Secara Cerdas

 

Oleh:  Nuhrodin[1]

 

Abstrak                            

Sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya tidak senantiasa berjalan di atas jalan yang mulus, bertabur bunga di kiri kanannya. Satu atau beberapa kali, mesti tersandung kerikil atau duri. Kenyataan itulah yang kemudian disebut 'konflik', baik yang datang dari internal organisasi maupun datang dari luar organisasi. Diantara sekian banyak konflik, diantaranya adalah konflik yang membutuhkan penyelesaian melalui jalan mediasi. Berhasil tidaknya penyelesaikan konflik tersebut sangat tergantung kepada mampu tidaknya mediator menjalankan tugasnya sebagai secara adil sehingga mampu menciptakan kondisi yang menguntungkan kedua belah pihak dan menciptakan kesepakatan diantara mereka yang diakhiri dengan proses 'ishlah'. Pemimpin adalah orang pertama yang dipandang harus mampu memegang dan melaksanakan peran sebagai mediator. Karenanya, bekal dan kemampuan bermediasi merupakan keniscayaan bagi mereka.

 

Kata Kunci: Kepemimpinan, Mediator

 

[1] Nuhrodin[1], S.Ag., M.M.Pd., adalah Dosen Fakultas ISIP Universitas Al-Ghifari


IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA BANDUNG

 

Oleh: H. Deden Suhendar[1] 

Salah  satu ciri pemerintahan yang efektif adalah komitmennya untuk memberlakukan dan menegakkan aturan perundangan yang telah dibuatnya. Demikian pula halnya dengan Pemerintah Kota Bandung, dalam upaya menertibkan penyelenggaraan reklame agar lebih selaras dengan estetika kota,  telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Reklame sebagaimana  diubah dengan Perda Nomor 02 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Perda No. 17/2001. Untuk mengimplementasikannya telah dikeluarkan pula Peraturan Walikota Bandung Nomor 407 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Reklame sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 470 Tahun 2008 tentang Perubahan Perwal No. 407/2007.

 

[1] H. Deden Suhendar, Drs., M.Si., adalah Dosen FISIP Universitas Al-Ghifari, Kandidat Doktor Ilmu Sosial Universitas Padjadjaran


KOMPLEKSITAS OTONOMI DAERAH DI INDONESIA

(TELAAH TERHADAP ANTISIPASI KONSEPTUAL, POLITIK DAN BIROKRASI)

 

Oleh:Achdijat Sulaeman[1]

ABSTRAK

Sejak otonomi daerah diujicobakanmelalui mekanisme pemilihan (penunjukan)beberapa daerah/kota sebagai daerah daerahpercontohan otonomi, sesungguhnya indikasiakan adanya masalah (konflik kepentingan)antara pemerintah daerah (kabupaten/kota)dengan pemerintah pusat sudah terbaca dengansangat gamblang. Masalah-masalah tersebutdiantaranya adalah persoalan kewenangan danurusan terhadap suatu bidang pekerjaan,dimana terlalu sering terdengar dan terbaca dariberbagai keluhan pemerintah daerah tentang“urusan diserahkan tapi kewenangannya tetapdipegang” yang juga populer dengan sebutankepala diserahkan ekornya tetap dipegang,bahkan sering dengan sinisme yang tinggidengan ungkapan yang negatif yaitu,bengeknya diserahkan tapi enaknya tetapdikuasai. Begitu juga tentang perbedaanpandangan akan persoalan dan penguasaanterhadap asset-asset tertentu yang ada didaerah.

 

[1] Achdijat Sulaeman, S.I.P., M.Si., adalah dosen FISIP Universitas Al-Ghifari dan Ketua Program Studi Administrasi Negara FISIP Universitas Al-Ghifari

 < 1 2 3 4 5 6 >