REVITALISASI DAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT PERDESAAN DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN DESA PARTISIPATIF BERKELANJUTAN

EDI ISKANDAR & M. RIDWAN CAESAR
Dosen FISIP Universitas Al-Ghifari
Email: unfari.bdg@gmail.com

Abstrak
            Selama pemerintahan Orde Baru terjadi proses marginalisasi demokrasi dan partisipasi masyarakat perdesaan yang dianggap hanya sebagai obyek pembangunan semata. Kelahiran Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang lebih dikenal dengan UU Otonomi memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Memperhatikan keadaan, perubahan, dan tantangan pembangunan perdesaan di Indonesia dewasa ini, sangat perlu dipersiapkan strategi pemberdayaan masyarakat perdesaan yang mengedepankan demokratisasi dan partisipasi dalam proses pembangunan desa yang berkelanjutan. Atas dasar isue dan permasalahan di atas, suatu model bagi pengembangan kelembagaan dapat dirumuskan secara partisipatif melalui kegiatan workshop dengan berbagai komponen masyarakat perdesaan dan stakeholders terkait. Model ini menunjukkan peran strategis kelembagaan dan kelompok-kelompok lokal dalam menampung dan menyalurkan program-program pembangunan dari internal dan eksternal desa. Model ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi semua komponen masyarakat dalam semua tahapan proses pembangunan desa berkelanjutan.

Kata kunci : Revitalisasi dan Pemberdayaan; Kelembagaan Masyarakat Perdesaan

 


ACHDIJAT SULAEMAN & EDI ISKANDAR
Dosen FISIP Universitas Al-Ghifari
Email: unfari.bdg@gmail.com


Abstrak


         Sejak reformasi politik 1998, keran demokrasi telah terbuka penuh. Partisipasi rakyat dalam persoalan politik berlangsung setiap saat. Indonesia pun sukses menggelar ritual pemilu dan pemilu kada di berbagai daerah. Bahkan, Indonesia menerima banyak pujian dari sejumlah lembaga internasional sebagai negara yang berhasil menjalankan demokrasi. Berbagai persoalan menggambarkan ternyata setelah lebih 10 tahun berdemokrasi justru tidak menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat. Yang menonjol saat ini, demokrasi lebih banyak menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang buruk. Mereka tidak memiliki kompetensi yang memadai dan dapat dibanggakan. Demokrasi hanya menjadi sarana formalitas kekuasaan rezim dari waktu ke waktu, bukan sarana untuk memperbarui kontrak sosial. Demokrasi kita hanya berkualitas dalam prosedurnya, namun sangat buruk dalam substansinya. Pada akhirnya, demokrasi yang seharusnya menjadi fondasi terciptanya tata pemerintahan yang baik (good governance), pada kenyataannya justru mengarah pada bad governance. Lantas, dengan kenyataan buruk yang terjadi dalam demokrasi kita, apakah demokrasi dianggap pilihan yang salah? Menurut saya, bukan demokrasinya yang salah, namun memang ada yang salah dalam cara kita berdemokrasi. Dalam demokrasi, tata pemerintahan dijalankan dengan terbuka, kompetitif, dan bebas. Namun, bagaimana cara menjalankannya akan menentukan apakah secara substansi kita sudah demokratis, atau baru sekadar secara prosedural demokratis.

Kata Kunci: reformasi, demokrasi, pemerintahan


DEDEN SUHENDAR
Dosen FISIP Universitas Al-Ghifari
Email: deden_suhendar321@yahoo.co.id

Abstrak


        Era globalisasi yang berimplikasi pada terbukanya pasar bebas membawa persaingan yang berat bagi eksistensi pelaku ekonomi. Dibutuhkan sesuatu yang memiliki nilai jual lebih agar bisa dikenal dan memperoleh posisi dalam pasar internasional. Porter menyebut nilai lebih ini sebagai keunggulan kompetitif. Day & Wensley (1988) menyatakan bahwa keunggulan kompetitif berkelanjutan merupakan bentuk-bentuk strategi untuk membantu aktor ekonomi dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Pendapat tersebut didukung oleh Ferdinand (2003) yang menyatakan bahwa pada pasar yang kompetitif, kemampuan aktor menghasilkan kinerja, terutama kinerja keuangan, sangat bergantung pada derajat keunggulan kompetitifnya. Suatu aktor dikatakan memiliki keunggulan kompetitif ketika aktor tersebut mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki pesaing, melakukan sesuatu lebih baik dari aktor lain, atau mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh aktor lain.

Keyword: Keunggulan Kompetitif Berkelanjutan


Abstrak

Politik dalam bahasa sehari-hari menimbulkan asosiasi pada perbuatan yang jahat, tidak jujur, permusuhan. Manakala politik dijadikan tujuan memperoleh kekuasaan pribadi maupun kelompok yang tidak mengenal apakah laki-laki atau perempuan, maka ia menjelma menjadi kejahatan terwujud dalam dinasti, kolusi, nepotisme, lobyiing dan upeti, ia merambah dan meneratas, tumbuh menjadi bangunan politik yang bukan lagi untuk melindungi kepentingan kesejahteraan rakyat, tetapi menjerat manusia, mematikan hakikat Demokrasi. Kini Aktor politik perempuan sama saja dengan kaum laki-laki, dan bagaimana mampu melakukan dan meningkatkan kualitas derajat politik yang nyata melalui prestasi (achievement), kekuasaan (power), berafiliasi (affiliation), yang dibutuhkan masyarakat, dimana masyarakat menyimpan segudang harapan (aspirasi), pun sama dengan yang dibebankan pada kaum pria, karena sama-sama memiliki kandungan resiko.

 

Keyword: politik, perempuan, kekuasaan


MENYOAL PELAYANAN PUBLIK

 

Achdijat Sulaeman[1]

 

Renungan Pertanyaan. Dalam wacana kebijakan publik, telah lama didengungkan akan makna pentingnya orientasi pada pelayanan publik. Titik beratnya pun terarahkan pada kebutuhan user bukan pada producer kebijakan tersebut. Namun, makin dikaji kedalaman makna pelayanan publik, dan semakin pula ditelaah konsep tersebut dalam perwujudan relita, tampak dunia nyata semakin jauh dari haqiqi yang ingin dicapai dari pelayanan publik. Atau, secara ektreem dapatlah diajukan sebuah pertanyaan yang sangat menggelitik, makin jauh dipompakan kajian-kajian kebijakan, terasa samakin jauh batasan konsep dengan realita. Ini artinya sama dengan, pemahaman akan pelayanan publik hanya tertinggal pada setumpuk konsep yang cukup dibahas dalam diskusidiskusi

 

[1] Achdijat Sulaeman, S.I.P., M.Si., adalah dosen FISIP Universitas Al-Ghifari dan Ketua Program Studi Administrasi Negara FISIP Universitas Al-Ghifari

 < 1 2 3 4 5 6 >